Iklan

 
Monday, May 6, 2013

Sertifikasi Guru Tahun 2013

0 comments
Sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.



Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru sejak tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tahun 2013 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru tahun sebelumnya dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013, khususnya proses penetapan dan pendaftaran peserta.

Perubahan-perubahan tersebut antara lain perekrutan peserta sertifikasi guru sekaligus dilakukan untuk perangkingan calon peserta tahun 2013-2015 oleh sistem terintegrasi dengan data base NUPTK yang dipublikasikan secara online, penetapan sasaran/kuota per provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan keseimbangan usia dan keadilan proporsional jumlah peserta antar provinsi.

Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013 dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dan penetapan peserta. Agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013.

Dasar Hukum Sertifikasi Guru


Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

Tujuan Sertifikasi Guru


Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013 mempunyai tujuan sebagai berikut.
1. Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

Sasaran Sertifikasi Guru


Sasaran pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru1;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Pengawas Sekolah;
6. Kepala Sekolah;
7. Guru; dan
8. Masyarakat.


Ruang Lingkup Pedoman Sertifikasi Guru


Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. Alur sertifikasi guru
2. Sasaran peserta
3. Persyaratan peserta
4. Proses penetapan peserta sertifikasi guru.
5. Prosedur operasional standar.
6. Jadwal pelaksanaan.

Sebagai info bahwa kuota sertifikasi guru pada tahun 2013 adalah sekitar 350.000 guru atau bertambah 100.000 guru, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta, Jumat (24/8), penambahan kuota sertifikasi guru ini untuk mengejar target penyelesaian sertifikasi guru pada tahun 2015 sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2013 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Demikian kiranya pengelola situs Sertifikasi Guru (sertifikasiguru.web.id) menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Sertifikasi Guru tahun 2013. Kami berharap info yang kami sampaikan bermanfaat, dan semoga saja kualitas dan kredibilitas program sergur 2013 lebih baik lagi, Amin!


Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Jakarta


Read more

Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013

0 comments
Pelaksanaan Sertifikasi Guru sebagai salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2013 ada beberapa perubahan baik mekanisme penyelenggaraan maupun proses penetapan peserta.

Perubahan mekanisme penyelenggaraan yaitu disampaikannya modul/bahan ajar lebih awal kepada peserta PLPG sebelum mengikuti PLPG. Sedangkan perubahan pada proses penetapan peserta yaitu penetapan peserta dilaksanakan setelah selesai uji kompetensi dan uji kompetensi diikuti seluruh guru yang belum bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan, perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data base NUPTK dan dipublikasikan secara online, penetapan sasaran/kuota berdasarkan keseimbangan usia dan keadilan proporsional jumlah peserta antar provinsi.



Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru baik di tingkat pusat maupun di daerah. Unsur pusat yaitu Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sedangkan unsur daerah yaitu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kepala sekolah, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru, serta unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013.

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut.

Terkait permasalahan itu Tim Sertifikasi Guru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BADAN PSDMPK-PMP) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lainnya turut berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru ini. Panduan yang disusun tersebut terbagi pada 5 bagian/buku yakni:

  1. Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
  2. Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru
  3. Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
  4. Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
  5. Buku 5 Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi


Tim Penyusun

Dr. Unifah Rosyidi. (Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik)
Dra. Dian Mahsunah, M.Pd. (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik Dikmen)
Drs. Arief Antono. (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik PAUDNI)
Dian Wahyuni, SH, MA (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik Dikdas)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Kasubag Sertifikasi Pendidik Dikmen)
Made Abdi Wismana (LPMP Bali)
Reinhard Gultom (LPMP Sumatera Utara)

Kontributor

Dr. Adi Rahmat, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Univiversitas Negeri Yoyakarta)
Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Drs. Suyud, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Soeprijanto (Universitas Negeri Jakarta)
Asrial (Universitas Jambi)
Das Salirawati (Universitas Negeri Yogyakarta).

Dari kelima bagian buku panduan tersebut, sampai bulan Mei ini yang sudah dipublikasikan adalah Buku 1 tentang Pedoman Penetapan Peserta, selengkapnya bisa anda download disini


Demikian kiranya pengelola situs Sertifikasi Guru (sertifikasiguru.web.id) menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun anggaran 2013. Kami berharap info yang kami sampaikan bermanfaat, dan semoga saja kualitas dan kredibilitas program sergur 2013 lebih baik lagi, Amin!


Copyright © 2013 sertifikasiguru.web.id all rights reserved

Read more
Sunday, May 5, 2013

Kemdikbud dengan PGRI Sepakat Tuntaskan Masalah Guru Honorer

0 comments
Audiensi antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dengan para guru yang diinisiasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Selasa (30/4), berhasil menyepakati pembentukan tim guru honorer yang nantinya akan bertugas menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi guru honorer, mulai dari sistem rekrutmen hingga status kepegawaiannya.

Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo menyatakan, Kemdikbud hingga saat ini tak punya data valid tentang jumlah guru honorer. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan terkait status guru honorer.

"Data guru honorer yang dimiliki oleh kementerian belum bagus. Bahkan kementerian tidak memiliki data pasti jumlah guru honorer. Dari pertemuan tadi disepakati pembentukan tim untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dialami oleh guru honorer," kata Sulistiyo usai pertemuan dengan Mendikbud.

Sulistyo menegaskan, tim tersebut itu akan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendikbud. Dengan demikian tim tersebut bukan asal-asalan dan diharapkan dapat memberikan perbaikan dan keuntungan bagi para guru honorer ke depannya.

Tim guru honorer ini nantinya akan dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud, Syawal Gultom. Tim akan diisi unsur Kemdikbud dan juga PGRI.

"Kami minta agar rekrutmen guru honorer itu ditata, dan dipikirkan secara matang tentang kesejahteraannya. Oleh karenanya, dalam tim tersebut akan dimasukkan guru honorer, karena mereka yang memahami dan mengalami kondisi sesungguhnya," terangnya.

Ketua Umum PB PGRI menambahkan, pihaknya telah mengingatkan pemerintah bahwa guru honorer yang telah bekerja penuh waktu, berdedikasi, serta memiliki prestasi yang baik dan memenuhi persyaratan, perlu dipertimbangkan untuk diangkat menjadi guru CPNS.

"Bagi yang memenuhi syarat namun tidak dapat diangkat menjadi CPNS tapi dibutuhkan, kami minta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan kontrak yang memperoleh penghasilan wajar di atas kebutuhan hidup minimum," pinta anggota DPD RI itu.

Jawa Pos
Read more

Guru di Bandung Tuntut pencairan Tunjangan

0 comments
Pasca peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), lima puluhan guru PNS dan honorer yang tergabung dalam Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) dan Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung berunjuk rasa di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (2/5/2013). Mereka menuntut Pemko Bandung mereformasi birokrasi di Dinas Pendidikan karena dinilai lalai terhadap hak-hak guru.

Ketua FAGI Kota Bandung Iwan Hermawan mengatakan, hingga saat ini tunjangan profesi guru (TPG) Kota Bandung selama 5 bulan yakni November-Desember 2012 dan triwulan pertama 2013 bulan Januari, Februari dan Maret, belum cair.

"Pembayaran tunjangan profesi guru triwulan pertama tahun 2013 ditransfer Kemenkeu ke kas daerah pada Maret 2013 dan paling lambat dibayarkan kepada guru bulan April 2013. Tapi sampai saat ini belum ada gambaran kapan cairnya TPG. Kota Bandung selalu telat dan tidak utuh dalam pencairan TPG setiap tahuan," ujar Iwan.

Selain itu, FKGH juga menuntut Pemkot segera membayarkan uang Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) kepada mereka yang berhak yakni yang telah memperoleh SK serta membantu mengupayakan percepatan penerbitan SK TPP bagi yang belum mendapatkannya.

"Sampai saat ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung tidak membayarkan uang TPP triwulan pertama periode tahun 2013 kepada sebagian besar guru-guru yang telah menerima SK penerima TPP sesuai yang tercantum dalam Data Pokok Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAPODIK)," ujar Ketua FKGH Yanyan Herdiyan di tempat yang sama.

Yanyan juga mengatakan, tunjangan daerah bagi guru honorer tahun 2012 belum dibayarkan. Padahal jumlahnya mencapai 637 orang atau senilai dengan Rp 800 juta lebih.

"Kami minta pemerintah segera menuntaskan pembayaran kekurangan uang tunda tahun 2012," tegasnya.

Para Guru yang berunjuk rasa datang sekitar pukul 12.10 WIB, beberapa di antaranya membawa poster bertuliskan 'Segera Cairkan Tunjangan Guru' dan lainnya. Saat ini para guru sedang melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Plt Sekda Kota Bandung.

Detik.com
Read more

Program Sertifikasi Guru Terus Dilanjutkan

0 comments
Program Sertifikasi Guru Terus Dilanjutkan, walaupun pembayaran tunjangan guru masih belum lancar. Sertifikasi guru masih diandalkan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Sedangkan Uji kompetensi awal (UKA) dan uji kompetensi guru (UKG) akan tetap digelar meski hasilnya belum memenuhi target sampai saat ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Mohammad Nuh menegaskan, langkah itu tetap akan ditempuh untuk dapat memetakan kemampuan seluruh guru di Indonesia.

"Mengapa kami tetap melakukan UKA dan UKG Online sebelum sertifikasi? Seperti yang sudah kami jelaskan, langkah ini untuk memastikan peta-peta guru sampai dimana kemampuan mereka," kata Nuh di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Menteri Nuh menegaskan, usaha pemerintah dalam peningkatan mutu guru tidak akan berhenti sampai di tahap sertifikasi guru saja. Pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mengukur kinerja guru. Saat ini, lanjutnya, pemerintah baru mampu melakukan tahap menyejahterakan guru melalui tunjangan yang diberikan bagi guru-guru yang telah memenuhi kriteria.

"Dengan sertifikasi, guru-guru yang sekadar ngobyek sudah turun drastis. Memang, dari tunjangan guru yang diberikan belum lunas semuanya, tapi dari sana minimal kesejahteraannya dulu, daripada tidak sama sekali," ucapnya.

"Kami akan mengukur kehadiran, persiapan bahan ajar, dan terus melalukan peningkatan dalam uji kompetensi guru. Walau ada kritik habis-habisan pun, kami akan tetap lakukan sertifikasi. Wong sertifikasi guru kan amanat undang-undang," tambahnya kemudian.

Selain meningkatkan hasil sertifikasi yang telah digelar, Nuh juga mengatakan kementerian akan lebih selektif dalam meningkatkan kemampuan profesional guru, khususnya terkait rekruitmen para guru baru. Calon guru harus menempuh pelatihan panjang dan harus tinggal di asrama.

Kaji Ulang Uji Kompetensi untuk Penentuan Sertifikasi Guru

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah mengkaji ulang uji kompetensi awal untuk penentuan peserta sertifikasi guru. Sebab, sesuai amanah Undang-Undang Guru dan Dosen, sertifikasi merupakan hak guru. Namun, terlihat upaya pemerintah untuk menghalangi guru mendapat haknya.

"Kami tidak tahu apakah uji kompetensi awal untuk menyeleksi guru yang hendak disertifikasi tetap dilanjutkan setelah ada program uji kompetensi guru. Tetapi kami tetap meminta supaya hak guru untuk disertifikasi tidak dipersulit," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo, usai rapat kerja nasional PGRI di Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Sulistiyo mengatakan, PGRI telah melakukan kajian berkaitan dengan penyelenggaraan uji kompetensi itu. Uji kompetensi untuk menyeleksi dan menetapkan peserta sertifikasi guru tidak sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan tidak sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Dalam pasal 12 itu disebutkan, yang dimaksud uji kompetensi adalah dengan portofolio dan jika belum cukup dilengkapi dengan pendidikan dan pelatihan. "Setelah pendidikan dan pelatihan dilaksanakan, bisa dimengerti jika dilakukan ujian, tetapi bukan sebelum pendidikan dan pelatihan dilaksanakan," kata Sulistiyo, yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Secara akademik uji kompetensi seperti itu, menurut dia, mestinya tidak digunakan untuk mengeksekusi guru sehingga mereka berpeluang gagal untuk mengikuti sertifikasi guru yang menjadi haknya sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, uji kompetensi yang digunakan untuk memilih dan menetapkan peserta sertifikasi guru adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak tepat secara akademik.

"Dari awal kami sudah meminta ke Mendikbud supaya uji kompetensi untuk menyeleksi dan menetapkan peserta sertifikasi guru itu ditiadakan. Tetapi, jika uji kompetensi seluruh guru yang digunakan untuk memetakan kemampuan kompetensi guru sebagai dasar pelaksanaan pembinaan kinerja dan profesi guru pada masa datang, PGRI memberi dukungan penuh," tutur Sulistiyo.

Rendahnya kompetensi guru juga merupakan kelalaian pemerintah. "Terlebih pemerintah daerah selama otonomi, hampir tidak pernah melakukan kegiatan pembinaan kompetensi guru yang memadai," ungkap Sulistiyo.

Kompas

Read more

Kuota Sertifikasi Guru 2013

0 comments
Kuota sertifikasi guru pada tahun 2013 bertambah 100.000 guru, menjadi 350.000 guru, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta, Jumat (24/8), penambahan kuota sertifikasi guru ini untuk mengejar target penyelesaian sertifikasi guru pada tahun 2015 sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2013 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Peserta sertifikasi untuk tahun ini harus lolos uji kompetensi awal yang dijadwalkan sekitar bulan Mei 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan mencari solusi pembayaran tunjangan profesi guru yang sering terlambat dan dipotong.

Kuota Sertifikasi Guru Negeri-Swasta Belum Berimbang

Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI) Prov. Jawa Tengah M. Zen Adv menilai, kuota antara guru swasta dan negeri yang akan diajukan mengikuti proses sertifikasi masih timpang. Menurutnya, masih banyak daerah yang memberi kuota di bawah 15 persen untuk guru swasta. Sebagian besar berasal dari kalangan guru negeri.

Menurutnya Pemerintah daerah harus memberi jatah setidaknya minimal 15 persen untuk guru swasta dalam pengajuan sertifikasi guru. Namun, kenyataannya masih banyak daerah yang tidak melakukan itu.

"Seharusnya, pemerintah daerah memberikan kuota bagi guru negeri dan swasta yang akan diajukan sertifikasi secara proporsional, misalnya 60 persen untuk guru negeri dan 40 persen guru swasta," tambah Zen.

Jika guru swasta dipinggirkan, Zen mengatakan, akan mempersulit para guru untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebab, guru yang tersertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi. Meski demikian, ia mengakui minimnya guru swasta yang diusulkan mengikuti sertifikasi, salah satunya memang disebabkan banyak guru yang belum menempuh pendidikan sarjana (S-1) yang menjadi syarat ikut sertifikasi.

Ia menjelaskan, pihaknya terus mendorong para guru, terutama yang mengajar sekolah dasar (SD) untuk mau meneruskan pendidikan ke jenjang S-1. Saat ini, sekitar 54 persen guru SD di Jateng belum sarjana.


Kompas

Read more

Sponsored Links

Arsip Website

 
Sertifikasi Guru © 2011 Grade science & World Sharings. Supported by Google docs viewer

Thanks for All friends